↑ Kembali ke Profil

Tugas Pokok dan Fungsi

RSUD mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud RSUD mempunyai fungsi:
a. penyelenggaraan pelayanan medis;
b. penyelenggaraan pelayanan Penunjang Medis dan non medis;
c. penyelenggaraan pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
d. penyelenggaraan pelayanan Rujukan;
e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
f. penyelenggaraan penelitian dan Pengembangan;
g. penyelenggaraan pelayanan Administrasi umum dan Keuangan.

Susunan Organisasi RSUD Kota Malang, terdiri dari :
a. Direktur;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
d. Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana Pelayanan Kesehatan;dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas  pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Direktur

Direktur mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Direktur RSUD mempunyai fungsi :
a. merumuskan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan perorangan;
b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan, berdasarkan peraturan     perundang-undangan;
c. menyusun, menetapkan, dan melaksanakan prosedur tetap pelayanan kesehatan perorangan paripurna;
d. menyusun, menetapkan, dan melaksanakan prosedur tetap pelayanan kesehatan perorangan masyarakat;
e. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
g. pelaksanaan pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
h. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
i. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
j. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
k. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
l. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
m. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
n. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
o. pelaksanaan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
p. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan kesehatan masyarakat;
q. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
r. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

Sub Bagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
b. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
c. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
d. penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
e. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
f. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
g. pelaksanaan urusan rumah tangga;
h. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
i. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
j. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
k. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
l. pengelolaan anggaran;
m. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
n. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
o. pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
p. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
q. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
r. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
s. pelaksanaan pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
t. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
u. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan kesehatan perorangan;
v. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
w. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas pokoknya.

 

Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan

Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan melaksanakan tugas pokok perumusan kebijakan umum pelayanan medis, melaksanakan pelayanan
rehabilitasi medis, pelayanan visum et repertum, inventarisasi dan analisis kebutuhan tenaga, sarana, prasarana medis, dan keperawatan.
Untuk melakukan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai fungsi :
a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan medis dan keperawatan;
b. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya medis dan keperawatan berupa sarana dan prasarana, tenaga, peralatan, bahan, dan kebutuhan lainnya;
c. penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi dan analisis kebutuhan tenaga, sarana, dan prasarana medis;
d. penyediaan layanan kebutuhan tenaga, sarana, dan prasarana medis;
e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan sarana dan prasarana medis;
f. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan medis di instalasi rawat jalan, rawat darurat, instalasi rawat inap, instalasi keperawatan intensif, instalasi bedah sentral, pelayanan rehabilitasi medis, visum et repertum, dan pelayanan medis persalinan;
g. perumusan kebijakan teknis pelayanan keperawatan dan kebidanan;
h. pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan pada instalasi rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, bedah sentral, rawat intensif, dan keperawatan persalinan;
i. penyiapan bahan pelaksanaan inventarisai dan analisis kebutuhan tenaga, sarana, dan prasarana keperawatan;
j. penyediaan layanan kebutuhan tenaga, sarana, dan prasarana keperawatan;
k. pelaksanaan standar mutu dan prosedur pelayanan medis dan keperawatan/kebidanan;
l. menyusun, menetapkan, dan melaksanakan prosedur tetap pencegahan penularan infeksi;
m. menyusun, menetapkan, dan melaksanakan prosedur tetap keselamatan pasien (patient safety);
n. pelaksanaan koordinasi etik medik dan etik keperawatan;
o. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional pelayanan medis dan keperawatan;
p. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
q. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
r. pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
s. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
t. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
u. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas pokoknya.

Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana Pelayanan Kesehatan

Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana Pelayanan Kesehatan melaksanakan tugas pokok pelayanan penunjang dan sarana pelayanan kesehatan.
Untuk melakukan tugas pokok sebagaimana dimaksud  Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :
a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan penunjang dan sarana pelayanan kesehatan;
b. penyediaan layanan kebutuhan tenaga, sarana, dan prasarana penunjang;
c. pelaksanaan pelayanan farmasi, radiologi, gizi, laboratorium, bank darah, dan sterilisasi;
d. pelaksanaan pelayanan laundry, pemulasaraan jenazah, teknik dan pemeliharaan sarana, pengelolaan air bersih dan limbah, ambulan, jaringan komunikasi, dan gas medis;
e. pelaksanaan standar mutu dan prosedur pelayanan penunjang;
f. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional pelayanan penunjang dan sarana pelayanan kesehatan;
g. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
h. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
i. pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
j. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
k. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas pokoknya.

Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Kelompok jabatan fungsional  terdiri atas tenaga fungsional Dokter, Bidan, dan Perawat serta jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.